Oleh : Purwanto (Mahasiswa S2 IAI SEBI, Depok, Indonesia)
Di tengah kehidupan modern, kesuksesan sering diukur dari penghasilan, jabatan, dan aset. Namun realitas menunjukkan bahwa peningkatan materi tidak selalu berbanding lurus dengan ketenangan hidup. Banyak orang terlihat “berhasil”, tetapi merasa kosong dan tertekan. Islam sejak awal menawarkan solusi yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan sistemik, yaitu zakat.
Allah SWT berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah: 103). Ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan mekanisme penyucian harta dan jiwa. Al-Qaradawi (2007) menjelaskan bahwa zakat berfungsi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan harta dan keberkahannya, sehingga kekayaan tidak menjadi sumber keserakahan, tetapi sarana kemaslahatan umat.
Dalam konteks masyarakat perkotaan saat ini, zakat kerap dipersepsikan hanya sebagai kewajiban orang yang “sudah kaya”. Padahal, setiap muslim yang memiliki penghasilan rutin atau aset produktif dan telah mencapai nisab tetap berkewajiban menunaikan zakat. Ulama kontemporer menegaskan bahwa penghasilan profesional modern— seperti gaji, honor, dan pendapatan jasa—dapat dianalogikan dengan zakat emas dan perdagangan, dengan kadar 2,5 persen (Al-Qaradawi, 2007).
Rasulullah ﷺ menempatkan zakat sejajar dengan shalat sebagai pilar utama Islam, sebagaimana ditegaskan dalam hadis sahih (Al-Bukhari, 2012; Muslim, 2013). Imam An- Nawawi menegaskan bahwa kewajiban zakat merupakan ijma’ (kesepakatan) ulama, sehingga menunda atau mengabaikannya tanpa alasan syar’i bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam (An-Nawawi, 2010).
Lebih jauh, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa zakat adalah haqqullah atas harta manusia, yaitu hak Allah yang melekat pada kepemilikan harta (Ibnu Taimiyah, 2005). Artinya, kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut. Dalam setiap harta terdapat hak mustahik yang wajib ditunaikan agar harta tersebut benar-benar halal dan membawa keberkahan.
Selain memiliki landasan syariah yang kuat, zakat di Indonesia juga memiliki dasar hukum nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada muzaki serta kemanfaatan zakat bagi mustahik. Regulasi ini menempatkan zakat bukan hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang sah dan terstruktur dalam sistem nasional.
Zakat juga tidak dapat disubstitusi dengan kewajiban lain seperti pajak. Pajak adalah kewajiban kenegaraan, sedangkan zakat adalah kewajiban keimanan. Keduanya memiliki landasan, tujuan, dan mekanisme yang berbeda. Dalam perspektif fiqh, zakat tetap wajib ditunaikan meskipun seseorang telah membayar pajak, karena zakat berfungsi sebagai instrumen ibadah dan distribusi keadilan sosial berbasis nilai tauhid (Al-Qaradawi, 2007).
Ketika zakat dikelola secara amanah dan profesional—baik secara syariah maupun sesuai regulasi negara—dampaknya melampaui bantuan sesaat. Zakat mampu mendorong pemberdayaan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan menekan kesenjangan. Pada titik inilah zakat tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi menjadi sumber ketenangan batin. Zakat mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan sekadar tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang diberikan kepada sesama.
Referensi :
Al-Qur’an al-Karim.
Al-Bukhari, I. (2012). Shahih al-Bukhari (Terjemahan bahasa Indonesia). Jakarta: Pustaka Azzam.
Al-Qaradawi, Y. (2007). Fiqih zakat (Terj. S. Harun, D. Hafidhuddin, & Hasanuddin). Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
An-Nawawi, Y. ibn S. (2010). Al-Majmu’ syarah al-Muhadzdzab (Terjemahan bahasa Indonesia, jilid terpilih). Jakarta: Pustaka Azzam.
Ibnu Taimiyah. (2005). Majmu’ fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Terjemahan bahasa Indonesia). Jakarta: Pustaka Azzam.
Muslim ibn al-Hajjaj. (2013). Shahih Muslim (Terjemahan bahasa Indonesia). Jakarta: Pustaka Azzam.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.